DARI TEMU NASIONAL PAMONG II TH 2008 “BERSAMA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK”

PAMONG PRAJA sebagai bagian dari birokrasi di Indonesia memegang posisi strategis dalam rangka penyelenggaraan proses pemerintahan. Dalam perjalanannya, Pamong Praja tidak pernah lepas dari kondisi politik yang berkembang pada setiap era-nya. Dapat tidaknya birokrasi menemukan makna sebagai organisasi pemerintahan yang dimiliki publik sangat tergantung pada peran Pamong Praja. Akibat dari politisasi Pamong Praja, birokrasi menjadi organisasi yang tidak bisa eksis sendiri, sulit menjadi netral apalagi independent. Pertanyaannya, bagaimana strategi percepatan reformasi birokrasi melalui revitalisasi Kepamongprajaan?
Untuk menjawab berbagai pertanyaan substantif dan praktis tersebut, maka Forum Komunikasi Purna Praja menyelenggarakan acara “Temu Nasional Pamong (TNP) II tahun 2008”. Acara tersebut diselenggarakan di Hotel Millenium Sirih Jakarta pada tanggal 17-19 November 2008. Ditunjuk sebagai ketua panitia kegiatan yaitu Purna Praja La Ode Ahmad, dan sekretaris Purna Praja Subhan. Adapun tema yang diangkat pada acara tersebut adalah “Bersama Mewujudkan Pemerintahan yang Baik melalui Strategi Percepatan Reformasi dan Revitalisasi Peran Pamong Praja”.
Temu Nasional Pamong (TNP) II tahun 2008 merupakan rangkaian kegiatan silaturahmi seluruh Pamong Praja nusantara, dengan maksud untuk meningkatkan dan membangun kembali semangat Kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta nasionalisme antar sesama anak bangsa sebagai salah satu komponen perekat keutuhan NKRI dalam bingkai kebangsaan dan kebhineka-tunggalika-an. Selain itu, TNP II tahun 2008 ini sekaligus sebagai bentuk evaluasi, introspeksi dan menyusun rencana masa depan untuk dapat lebih berperan dalam pemerintahan dan pembangunan demi NKRI yang lebih baik ke depannya.
Acara pembukaan diawali dengan penampilan tari penyambutan Puspa Wresti yang dibawakan oleh Wanita Praja IPDN (dari Bali). Acara yang diikuti oleh ratusan Purna Praja itu dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Sekjen Depdagri, beberapa Gubernur dan Bupati/Walikota, serta sejumlah pejabat Depdagri dan IPDN. Dalam sambutannya, Mendagri mengingatkan kembali akan pentingnya peran Pamong Praja dalam era reformasi saat ini, “ Untuk itu Pamong Praja dituntut agar lebih memiliki profesioanlisme dalam melaksanakan tugas-tugasnya”, kata Mendagri. Selain itu Mendagri juga meminta agar Pamong Praja sebagai bagian dari birokrasi di tanah air tetap menjaga netralitas dalam bertugas dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional FKPP Asmin Safari Lubis mengatakan bahwa kompleksitas permasalahan kepemerintahan membutuhkan inovasi-inovasi yang canggih dan dukungan kepemimpinan yang kuat dalam penerapannya. Oleh sebab itu, “Komunikasi dan sharing pengalaman menjadi catatan yang berguna bagi tugas-tugas kita (Purna Praja) di lapangan”, katanya. Kesederhanaan seremonial, menurut Ketua Panitia, merupakan wujud empati organisasi atas keprihatinan situasi pemerintahan yang belum sesuai dengan hati nurani rakyat. Tetapi, “ Kaya substansi dan visi adalah gelora dan semangat organisasi dalam melakukan upaya sistematis reformasi birokrasi’, tambahnya.
Dalam TNP II ini akan dilaksanakan beberapa kegiatan. Rakernas merupakan agenda utama dalam TNP II ini. Rakernas dikatakan sebagai pintu masuk untuk mengkomunikasikan berbagai permasalahan yang berkembang. Dalam Rakernas tersebut akan dibahas permasalahan organisasi, pembuatan mandat-mandat untuk kepengurusan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu dibahas pula rencana strategis organisasi dan rencana aksi (program kerja) dalam periode satu tahun kedepan. Aspek lain adalah pembuatan database alumni dan rekomendasi organisasi bagi pemerintahan saat ini. Hal lain yang dibicarakan yaitu mengenai pembentukan dan deklarasi Perhimpunan Alumni Sekolah Kepamongprajaan yang meliputi alumni KDC, APDN, IIP, STPDN dan IPDN, serta perumusan rekomendasi terhadap isu-isu aktual tentang pemerintahan dan politik saat ini sebagai bentuk sumbang saran dan masukan kepada pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Dalam Temu Nasional Pamong tersebut juga diadakan Seminar Nasional Pemerintahan (Government Summit) yang diisi oleh pelaku-pelaku pemerintahan tingkat pusat. Dalam kesempatan itu juga diharapakan adanya masukan dari stake holder dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Tema yang diangkat dalam seminar nasional ini yaitu “ Reformasi Birokrasi dan Revitalisasi Peran Pamong Praja Menuju Pemerintahan yang Berwibawa dan Bermartabat”. Kegiatan seminar ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel dengan menghadirkan praktisi, unsur media, akademisi, dan pengamat hukum, politik dan pemerintahan, serta kepala daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Adapun narasumber yang mempresentasikan materi dalam seminar tersebut antara lain Antasari Azhar,S.H. (Ketua KPK), Prof.DR.Miftah Thoha (UGM), Prof.DR.Arbi Sanit (pengamat politik/UI), serta beberapa Gubernur/Bupati yang ditunjuk. Dengan diselenggarakannya seminar nasional ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pemangku kepentingan (stake holders) pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi.
Agenda lain dalam TNP II tersebut adalah pemberian Anugrah Pamong Award kepada para pelaku pemerintahan yang dianggap memnuhi syarat untuk itu. Tujuan dari pengabugrahan Pamong Award ini adalah agar apresiasi terhadap pelaku-pelaku pemerintahan terbaik ini semakin diakui publik. ***GUSTRI